Dompu Genjot Akuntabilitas, LKPJ 2025 Disampaikan di Paripurna DPRD
Dompu, Mediaruangpublik.com – Pemerintah Kabupaten Dompu menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan kinerja pembangunan. Hal itu ditandai dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2026).
Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 yang akan menjadi arah kebijakan legislasi daerah ke depan.
Dalam pidatonya, Bupati menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan alat ukur kinerja pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“LKPJ adalah amanat undang-undang sekaligus instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pembangunan,” tegasnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran OPD.
Dari sisi keuangan, capaian daerah tergolong solid. Pendapatan tahun 2025 ditargetkan Rp1,28 triliun dan terealisasi Rp1,27 triliun atau 99,12 persen. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 94,66 persen, pendapatan transfer 99,85 persen, dan lain-lain pendapatan sah 96,11 persen.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp1,26 triliun dari target Rp1,36 triliun atau 92,64 persen. Menurut Bupati, selisih tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian prioritas pembangunan. Adapun pembiayaan daerah terealisasi penuh 100 persen dari target Rp76,57 miliar.
Di sektor pembangunan, sejumlah indikator menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan turun menjadi 11,15 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke angka 73,58 dengan kategori tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 4,75 persen, ditopang sektor pertanian dan perikanan.
Produksi pertanian menjadi salah satu andalan, dengan capaian 204.214 ton padi dan 432.280 ton jagung sepanjang 2025. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka tercatat naik tipis menjadi 2,84 persen.
Menanggapi hal itu, pemerintah daerah berkomitmen memperluas lapangan kerja melalui penguatan wirausaha, dukungan UMKM, serta kemudahan investasi.
Tahun 2025 sendiri disebut sebagai masa transisi pemerintahan. Fokus kebijakan diarahkan pada peletakan fondasi pembangunan jangka menengah melalui RPJMD 2025–2029.
Enam program prioritas pun digulirkan, yakni Dompu Melayani, Dompu Religius Berbudaya, Dompu Aman, Dompu Bersaing, Dompu Sejahtera, dan Dompu Maju. Implementasinya mencakup pelayanan publik terpadu di delapan kecamatan, pembangunan infrastruktur, penataan kawasan kota, hingga pemberdayaan ekonomi desa.
Capaian tersebut turut mengantarkan Dompu meraih sejumlah penghargaan bergengsi, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK RI, predikat kabupaten sangat inovatif dalam Innovative Government Award (IGA), serta penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori pratama.
Tak hanya itu, Dompu juga mencatat rekor MURI lewat pertunjukan tari kolosal di Pantai Lakey yang melibatkan lebih dari 21 ribu penari.
Dalam paripurna yang sama, DPRD bersama pemerintah daerah menetapkan Propemperda 2026 dengan sejumlah rancangan strategis, mulai dari rencana tata ruang wilayah, ketertiban umum, pengelolaan sampah, hingga penyertaan modal pada Bank NTB Syariah.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang telah terjalin. Ia menegaskan, catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ akan menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
“Sinergi yang kuat adalah kunci mewujudkan Dompu yang maju, sejahtera, religius, berkeadilan, dan berbudaya,” pungkasnya.
Komentar