Catut Nama Kejaksaan dan KPK, Oknum LSM di Dompu Terjaring OTT

 

Gambar : Tim Intelijen Kejari Dompu bersama Unit Intel Kodim 1614/Dompu mengamankan oknum anggota LSM berinisial MR dalam OTT di Desa Rasabou, Kecamatan Hu’u, atas dugaan pencatutan nama Kejaksaan dan KPK untuk meminta uang kepada sejumlah kepala sekolah penerima program revitalisasi. Rabu (11/11/2026). 

Dompu, Mediaruangpublik.com - Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu bersama Unit Intel Kodim 1614/Dompu mengamankan seorang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) berinisial MR dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Desa Rasabou, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

MR diamankan setelah diduga meminta uang kepada sejumlah kepala sekolah penerima program revitalisasi dengan modus mencatut nama Kejari Dompu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kejari Dompu, Lusiana Bida, SH, MH, dalam konferensi pers di Dompu, Rabu, (11/11/2026) mengatakan terduga pelaku mendatangi sejumlah sekolah dengan membawa dokumen dan stempel untuk meyakinkan pihak sekolah bahwa dirinya memiliki keterkaitan dengan institusi penegak hukum.

"MR mengatasnamakan dari Kejaksaan Negeri Dompu dan meminta sejumlah uang hingga Rp2 juta," kata Lusiana.

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan pihak sekolah yang diterima Kejari Dompu pada Selasa (10/11). Informasi awal disampaikan konsultan proyek revitalisasi terkait adanya seseorang yang mengaku sebagai aparat Kejaksaan dan mendatangi dua lembaga pendidikan.

Kedua sekolah tersebut yakni TK IT Al-Abad di Desa Rasabou dan TK IT Uda di Desa Marada, Kabupaten Dompu.

Dalam aksinya, MR diduga meminta data kelengkapan proyek revitalisasi sekaligus meminta uang masing-masing sebesar Rp2 juta kepada pihak sekolah. Untuk memperkuat pengakuannya, yang bersangkutan disebut membawa dokumen dan stempel yang mencatut nama Kejaksaan serta KPK.

Di TK IT Al-Abad, pihak sekolah diketahui telah menyerahkan uang sebesar Rp1 juta secara tunai. Namun, MR diduga masih meminta kekurangan Rp1 juta dan menekan kepala sekolah agar segera melunasinya melalui transfer.

Merasa tertekan dan khawatir dengan tindakan tersebut, pihak sekolah kemudian melaporkan kejadian itu kepada Kejari Dompu.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasi Intel Kejari Dompu bersama tim gabungan Intelijen Kejari Dompu dan Unit Intel Kodim 1614/Dompu melakukan konfirmasi serta pemantauan di lapangan pada Selasa malam.

Hasilnya, MR berhasil diamankan tanpa perlawanan di sekitar kediaman Kepala Sekolah TK IT Al-Abad.

Dari pengamanan tersebut, tim menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga digunakan untuk meyakinkan pihak sekolah, stempel, serta uang tunai. Selanjutnya, MR bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kejari Dompu untuk menjalani pemeriksaan.

Lusiana mengatakan, berdasarkan keterangan sementara, kepala sekolah mengaku mendapat tekanan untuk menyerahkan uang sesuai permintaan MR. Bahkan, karena merasa takut, pihak sekolah menjanjikan akan mentransfer sisa uang yang diminta.

"Untuk kepala sekolah yang bersangkutan memang memaksa dan menekan supaya kepala sekolah ini memberi Rp2 juta. Namun, baru diberikan Rp1 juta dan karena merasa takut, kepala sekolah menjanjikan akan mentransfer sisanya," ujarnya.

Menurut Lusiana, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang direspons cepat oleh jajaran Intelijen Kejari Dompu.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Dompu, Danny Curia Novitawan, SH, MH, mengatakan keberhasilan pengamanan tersebut merupakan hasil koordinasi dan sinergi antara Kejari Dompu dan Kodim 1614/Dompu.

Kejari Dompu mengimbau seluruh sekolah dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Dompu agar meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai atau perwakilan Kejaksaan, terutama apabila meminta uang dengan alasan tertentu.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada Kejari Dompu apabila menemukan tindakan serupa guna mencegah terjadinya penyalahgunaan nama institusi penegak hukum.

Dalam perkembangan penanganan kasus tersebut, MR selanjutnya diserahkan kepada Polres Dompu untuk menjalani proses hukum dan pengembangan lebih lanjut.

Kejari Dompu mengingatkan bahwa institusi penegak hukum tidak membenarkan adanya praktik permintaan uang secara ilegal dengan mencatut nama lembaga untuk kepentingan pribadi. [*/83]

1 komentar:

  1. Kenapa kepala sekolah nya takut? Kalau takut berarti ada indikasi korupsi juga itu

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.