Kades Sorinomo Masuk Tim Verifikasi PPTPKH NTB, Dukung Penataan Kawasan Hutan
Dompu, Mediaruangpublik.com – Kepala Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Supardi, terlibat dalam Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Keterlibatan Supardi tersebut ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tim Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH yang berlangsung di Hotel Golden Plaza, NTB.
Supardi masuk dalam daftar anggota tim berdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Nomor S.836/BPKH.VIII/PPKH/PLA.02.01/B/11/2026 tertanggal 16 November 2026 tentang permohonan biodata anggota tim inventarisasi dan verifikasi.
Saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026), Supardi mengatakan siap mendukung pelaksanaan tugas tim, terutama dalam penyediaan data lapangan dan memfasilitasi koordinasi dengan masyarakat di wilayah Desa Sorinomo.
"Kami siap membantu memberikan data lapangan, memfasilitasi komunikasi dengan warga, dan mendukung kelancaran proses verifikasi di wilayah Desa Sorinomo," katanya.
Ia mengatakan, keterlibatan pemerintah desa diperlukan untuk memberikan informasi mengenai kondisi wilayah dan penguasaan tanah oleh masyarakat sehingga proses inventarisasi dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan.
Tim Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.178 Tahun 2026 tentang Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi NTB.
Selain kepala desa, tim tersebut melibatkan sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait, di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, camat, serta kepala desa di wilayah masing-masing.
Untuk Kabupaten Dompu, sejumlah pejabat juga tercantum dalam susunan tim, termasuk Camat Pekat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dompu.
Ketua Tim Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH, Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si., mengharapkan seluruh anggota dapat berkoordinasi secara aktif guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. BPKH Wilayah VIII juga meminta setiap anggota menyampaikan biodata sesuai format yang telah ditentukan.
Sementara itu, warga Desa Sorinomo berharap keterlibatan kepala desa dalam tim tersebut dapat memperkuat penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya terkait penguasaan tanah dan aktivitas warga di sekitar kawasan hutan.
Warga juga mengharapkan proses penataan kawasan hutan dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kondisi sosial serta hak masyarakat lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui proses inventarisasi dan verifikasi tersebut, masyarakat berharap adanya kepastian hukum atas tanah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan warga, sekaligus mencegah munculnya konflik agraria di kemudian hari. [RP_Yadam]

Komentar