Aksi KP4S 15 Mei, Gerakan Konstitusional Anak Negeri NKRI

Dompu, mediaruangpublik.com - Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), akan menggelar aksi demontrasi pada 15 Mei 2025 mendatang. 

Aksi Demontrasi tersebut sebagai bentuk komitmen dan keseriusan masyarakat Pulau Sumbawa untuk memperjuangkan terbentuknya Propinsi Pulau Sumbawa.

"Pembentukan PPS ini harga Mati yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh stakeholder untuk memperjuangkan terbentuknya Propinsi PPS ini", terang Ilham Yahyu, SH selaku Sekertaris KP4S saat dikonfirmasi media ini, Jum'at (9/5/2025).

Ia mengungkapkan, perjuangan terbentuknya PPS ini telah melalui proses panjang, Tokoh-tokoh penting putra Daerah Pulau Sumbawa yang telah berpikir besar sebagai inisiator sekaligus berjuang untuk pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa.

Diantara Tokoh-tokoh Inisiator tersebut antara lain,  : 1. H. Nurlatif (Walikota) 2. Hj. Mariam Uma Ka'u Putri Abdul Kahir (Kabupaten Bima, H. Feri Julkarnain, ST (Mantan Bupati Bima), 3. H. Yakup MT (Kabupaten Dompu), 4. H. Hidayat Ali (Mantan Bupati Dompu), 5. H. Abdul Faruk, 6. Abdul Muthalib (Mantan Ketua DPRD Dompu). 7. Amir Jawas (Kabupaten Sumbawa), 8. Hatta Taliwang (KSB).

"Kita sampaikan Do'a & Alfatihah Khusus pada para Mendiang Almarhum dan Almarhumah Inisiator  KP3S, semoga mereka husnul khotimah", tuturnya.

Lanjutnya, fakta inilah sebagai bukti bahwa sejarah perjuangan panjang untuk Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sehingga Persyaratan  Admistrasi, Topografi, Jumlah Penduduk dan Secara Prinsip BerNegara Ipoleksosbud Hankamnas Konstitusional Sinergis terpenuhi dan sudah masuk dalam Agenda  Pemerintah Pusat, Mendagri di Dirjen OTDA.

Namun yang menjadi Kendala pada hari ini, kata Ilham, adalah kebijakan Moratorium Presiden SBY pada saat itu, sehingga Pemerintah Pusat baik Legislatif maupun Eksekutif belum bisa Berinisiatif untuk mengagendakan dalam Prolegnas RUU  BOB sebelum Moratorium DOB di Cabut.

Untuk itu, Ilham menegaskan perjuangan kita KP3S dan KP4S pada Tahap Pertama adalah Mendesak Pemerintah Pusat baik Presiden maupun DPR RI agar Segera Mencabut Moratorium pada tahun 2025.

"Selain mendesak pencabutan Moratorium, sekaligus kita memperjuangkan agar Prognas RUU Penataan DOB PPS menjadi Agenda Prioritas Pertama dan Utama", ujarnya.

Untuk itu, Aksi pada 15 Mei adalah Pertama, Proklamasi dan Opini Publik untuk Pergerakan Percepatan PPS secara Vertikal pada Dunia Lokal (Masyarakat Pulau Sumbawa), Regional (NTB), Nasional (se-Nusantara dan Dunia Internasional). 

Kedua, menggerakkan seluruh Stakeholder Formal, Informal dan Normal dimanapun berada untuk Bersatu Padu dan Ketiga, meminta pertanggungjawaban Politik dan Politikal Will pada Para Politisi yaitu :

1. Dukungan Moril Materil dan Politik dari Anggota DPR RI Aktif dan Mantan Anggota DPR RI sebagai Perwakilan Rakyat Pulau Sumbawa H. Mori Hanafi, H. Johan Rosihan. Hj. Magdalena sebagai Corong Komunikasi Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI terkait Pencabutan Moratorium & Ketua, Anggota Badan Legislasi DPR RI terkait Prolegnas RUU DOB PPS. 

2. Dukungan Moril Materil dari Anggota DPR RI Aktif dan 19 Anggota DPRD Provinsi Asal Pulau Sumbawa agar dapat Memberikan Dukungan secara Politik & Konstitusional. 

3. Dukungan Moril Materil dari Pimpinan Daerah, Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota.  

Selain itu, KP4S juga sangat mengharapkan dukungan Politik dari Gubernur NTB sebagai Kepala Daerah Pengampuh baik dalam Tahapan Proses ini dan Tahapan Pengampuh menuju PPS Definitif.  

"Harapan yang lebih besar adalah Keterlibatan secara langsung seluruh Elemen Putra Putri Daerah Pulau Sumbawa, baik Lokal, Regional dan Nasional bahkan Luar Negeri. Ini semua demi Kesuksesan PPS Harga Mati dan Masa Depan PPS Harapan Kita", ujarnya.

Dan harapan khusus saya Atas Nama Warga Negara, Warga Masyarakat Pulau Sumbawa sekaligus sebagai Masyarakat Sipil NGO Smsampaikan dengan Hormat kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,MH, H. Julkifli Hasan, H. Fahri Hamzah.

"Semoga Amal baik dalam merespon Aspirasi Masyarakat Pulau Sumbawa menjadi keberkahan dalam memimpin Indonesia selama 5 tahun kedepannya", terangnya [RP. 01]