Dikpora Dompu Tegaskan Komitmen Wujudkan Pendidikan Transparan dan Akuntabel

Dompu, Mediaruangpublik.com - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu memperkuat langkah pencegahan korupsi di sektor pendidikan melalui penerapan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan MCSP KPK sektor pendidikan yang digelar di Aula Dikpora Dompu, Jumat (27/3/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Dikpora Dompu, didampingi Sekretaris Dikpora dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat lingkup Dikpora serta para pengawas pendidikan. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen agar pengelolaan pendidikan di Kabupaten Dompu berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Kepala Dikpora Dompu menegaskan, MCSP KPK tidak boleh dipandang sebatas kegiatan administratif. Menurutnya, instrumen tersebut harus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan pendidikan yang mampu mencegah potensi penyimpangan sejak awal.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan seluruh proses pengelolaan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Ia mengatakan sektor pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam agenda pencegahan korupsi. Karena itu, seluruh jajaran Dikpora, termasuk pengawas dan pejabat teknis, dituntut memahami sekaligus menerapkan indikator MCSP secara optimal dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal. Menurutnya, pengawasan harus ditempatkan sebagai instrumen pencegahan, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan ketika terjadi persoalan.

“Pengawasan bukan hanya sekadar mencari kesalahan, tetapi lebih kepada memastikan setiap program berjalan sesuai aturan. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, peserta juga terlibat dalam diskusi mengenai berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Pembahasan mencakup pengelolaan anggaran pendidikan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga tata kelola administrasi di satuan pendidikan.

Dari diskusi tersebut diharapkan lahir langkah-langkah konkret untuk menutup celah terjadinya penyimpangan sekaligus memperbaiki kualitas tata kelola pendidikan di Kabupaten Dompu.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk mendukung implementasi MCSP KPK di sektor pendidikan. Komitmen itu diarahkan pada terwujudnya pengelolaan pendidikan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas.

Dikpora Dompu berharap penguatan pengawasan tersebut tidak hanya berdampak pada tertibnya administrasi dan pengelolaan anggaran, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. [*/01]