Kemenag Dompu Soroti 6 Madrasah Tak Lakukan BAP BOS
Dompu, Mediaruangpublik.com - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Dompu memperketat pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Madrasah. Validitas data siswa dan guru hingga aktivitas pembelajaran menjadi perhatian serius dalam pembinaan Kepala Madrasah se-Kabupaten Dompu, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kemenag Dompu itu dipimpin Kepala Kemenag Dompu, H. Najamuddin, S.Pd., M.Pd, dan dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha Muh. Alimuddin, S.Ag., Kepala Seksi Pendidikan Madrasah H. Ridwan, S.Pd., serta seluruh Kepala Madrasah se-Kabupaten Dompu.
Dalam pembinaan tersebut, H. Ridwan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 148 madrasah di Kabupaten Dompu. Namun, berdasarkan hasil temuan dan pemeriksaan administrasi, terdapat persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Salah satunya terkait enam madrasah yang tidak melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) BOS. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas dan tata kelola madrasah.
“Di akhir-akhir ini ada madrasah yang terindikasi sudah tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan BAP BOS, terdapat enam madrasah yang tidak melaksanakan BAP BOS,” kata H. Ridwan.
Selain aktivitas madrasah, Kemenag juga menyoroti persoalan data siswa ganda. Kepala madrasah diminta memastikan setiap siswa benar-benar terdaftar dan mengikuti pendidikan pada madrasah yang bersangkutan.
“Data atau pendataan siswa-siswi harus benar-benar valid dan memastikan mereka mendaftar pada madrasah yang Bapak/Ibu pimpin,” tegasnya.
Persoalan serupa juga ditemukan pada pendataan guru. Data pada sistem EMIS dan GTK diminta disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian administrasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kemenag Dompu H. Najamuddin menegaskan bahwa validitas data merupakan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pendidikan madrasah.
Ia meminta pendataan siswa dilakukan sejak awal sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, khususnya terkait perbedaan data EMIS maupun sistem pendidikan lainnya.
“Bapak dan Ibu Guru harus mendata siswa-siswi lebih awal supaya tidak menjadi problem pada data Dapodik dan EMIS, sehingga tidak terjadi data ganda pada siswa didik di madrasah,” ujarnya.
Menurut Najamuddin, ketidak akuratan data bukan sekadar persoalan administrasi. Data tersebut dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek, termasuk bantuan pendidikan, kesejahteraan guru, serta perencanaan program pendidikan.
Karena itu, Kemenag Dompu berencana melakukan kunjungan dan monitoring langsung ke seluruh madrasah untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Monitoring tersebut juga diarahkan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas madrasah serta tenaga pendidik.
“Tujuannya supaya tidak terjadi madrasah fiktif dan juga untuk menghindari adanya Bapak/Ibu Guru yang tetap menerima kesejahteraan tetapi tidak bekerja,” tegas Najamuddin.
Selain validitas data, Kakan Kemenag juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap izin operasional madrasah. Langkah tersebut dinilai perlu agar penyelenggaraan pendidikan benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual.
Di hadapan para kepala madrasah, Najamuddin juga mendorong penguatan peran kepala madrasah sebagai penggerak utama lembaga.
Kepala madrasah tidak hanya dituntut mampu mengelola administrasi, tetapi juga harus mampu menggerakkan seluruh guru untuk meningkatkan mutu dan keberlangsungan madrasah.
“Bapak dan ibu yang memimpin madrasah harus bisa mengajak seluruh dewan guru untuk berjuang mencari siswa dalam rangka memajukan madrasah sekaligus mencerdaskan anak bangsa,” katanya. [RP_Us/red].
Komentar