Lolos Selter, Tapi Tak Muncul di LHKPN

Dompu, mediaruangpublik.com – Proses Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Dompu menuai tanda tanya publik. 

Pasalnya, sejumlah peserta yang saat ini masih mengikuti tahapan seleksi tidak ditemukan dalam database publik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Temuan tersebut diperoleh setelah tim media melakukan penelusuran melalui laman resmi e-LHKPN KPK terhadap nama-nama peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Berdasarkan hasil pencarian di laman publik LHKPN, nama Juliadin, S.Pd., M.Si, Dr. Mahjulan, S.P., M.P., Muhammad Adhar, S.Sos., M.Si., Efendi, S.Ag., M.M. Inov., Mohammad Fadilah, SE., M.Si., Subari, M.Pd., Syarifuddin, S.Pd.I., M.M., Sukarman, S.Pt., dan Maria Ulfah, SST., M.Kes. tidak ditemukan dalam database publik yang dapat diakses masyarakat.

Sementara itu, beberapa peserta lainnya ditemukan dalam sistem dengan data pelaporan terakhir yang tercatat pada tahun sebelumnya. Di antaranya M. Karwapi, SE., M.Si. dengan data terakhir tahun 2022, serta Rahmat Hidayat, SE., Irfan, S.Pt., M.Si., dan Anike Kusumawati, S.SiT., M.Kes. yang tercatat memiliki data laporan terakhir tahun 2024.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan publik, mengingat salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi jabatan eselon II adalah melampirkan bukti penyampaian LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH, menegaskan bahwa seluruh peserta yang lolos seleksi administrasi telah melalui proses verifikasi dokumen oleh panitia seleksi.

Menurutnya, panitia bekerja berdasarkan standar, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan. Karena itu, seluruh peserta yang saat ini mengikuti tahapan lanjutan dipastikan telah memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan.

“Panitia bekerja berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan. Semua dokumen administrasi diperiksa sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya saat dikonfirmasi tim Investigasi.

Meski demikian, Asraruddin meminta daftar nama peserta yang tidak ditemukan dalam database publik LHKPN untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut kepada admin yang menangani proses verifikasi administrasi.

“Coba kirim nama-namanya, nanti kami konfirmasi kepada admin yang ditugaskan,” katanya.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Fraksi PPP, Baharuddin, mengingatkan panitia seleksi agar menjaga integritas dan transparansi selama seluruh tahapan seleksi berlangsung.

Menurutnya, proses seleksi pejabat tinggi pratama harus dilaksanakan secara objektif, profesional dan terbuka agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap hasil yang akan ditetapkan.

“Sebagai lembaga pengawas, kami mengimbau BKPSDM dan panitia seleksi untuk bekerja secara jujur dan transparan. Hindari segala situasi yang dapat menimbulkan keraguan dalam proses penilaian peserta. Kinerja panitia seleksi saat ini merupakan cerminan marwah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu di mata masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, tahapan seleksi masih akan berlanjut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti uji makalah dan presentasi yang menjadi salah satu tahapan penting dalam penentuan tiga besar calon untuk masing-masing jabatan yang diperebutkan.

Sebanyak 75 peserta akan mempresentasikan gagasan, strategi dan inovasi yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Tahapan ini dipandang sebagai momentum krusial bagi peserta untuk menunjukkan kapasitas, kompetensi dan visi kepemimpinan di hadapan panitia seleksi dan tim panelis. [Tim]