Neraca Keuangan Dompu Tetap Kokoh di Tengah Tekanan Fiskal, Ekonomi Daerah Justru Tumbuh Positif

 

Dompu, Mediaruangpublik.com - Di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional dan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat, kondisi keuangan Kabupaten Dompu masih menunjukkan stabilitas yang cukup kuat. 

Sejumlah indikator fiskal dan ekonomi daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan anggaran sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Data perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan ketahanan fiskal yang relatif baik. Saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,016 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp1,027 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan defisit sekitar Rp10,62 miliar.

Namun, Pemerintah Kabupaten Dompu berhasil menutup kekurangan tersebut melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mencapai Rp62,73 miliar. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap terkendali meski berada dalam situasi krisis.

Memasuki tahun 2021 yang merupakan puncak pandemi, kondisi APBD justru mengalami perbaikan. Pendapatan daerah meningkat menjadi Rp1,065 triliun, sedangkan belanja tercatat sebesar Rp1,045 triliun. Hasilnya, APBD Dompu berhasil membukukan surplus sekitar Rp19,89 miliar tanpa mengganggu cadangan SiLPA yang dimiliki daerah.

Kinerja fiskal tersebut berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,312 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp1,259 triliun. Dari capaian tersebut, Pemkab Dompu mampu mencatat surplus anggaran sebesar Rp53,12 miliar.

Ketahanan fiskal kembali diuji pada 2025 saat kebijakan efisiensi anggaran nasional mulai diberlakukan. Pendapatan daerah mengalami penurunan menjadi Rp1,167 triliun. Meski demikian, melalui langkah rasionalisasi dan pengendalian belanja operasional, pemerintah daerah berhasil menjaga keseimbangan keuangan dengan mencatat surplus sebesar Rp40,98 miliar dari total belanja Rp1,126 triliun.

Hingga pertengahan tahun 2026, kondisi keuangan daerah juga masih menunjukkan tren yang sehat. Berdasarkan data terbaru, realisasi pendapatan mencapai Rp412,82 miliar, sementara realisasi belanja berada pada angka Rp398,15 miliar. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih lebih tinggi dibandingkan belanja yang telah dikeluarkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan fiskal daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

"Pemda Dompu tetap optimis dengan kondisi saat ini. Namun kami terus memantau perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah. Jika terjadi kondisi yang tidak terduga, kami telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, terutama melalui rasionalisasi belanja dan memprioritaskan program-program yang benar-benar penting bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (18/6).

Dari sisi ekonomi, capaian daerah juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Dompu yang dirilis pada April 2026, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dari 3,62 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen pada 2025.

Menariknya, pertumbuhan tersebut tidak semata-mata ditopang oleh belanja pemerintah yang berkontribusi sekitar 22,22 persen terhadap perekonomian daerah. Sebaliknya, konsumsi rumah tangga menjadi motor utama dengan kontribusi mencapai 67,13 persen. 

Selain itu, peningkatan investasi yang tumbuh hingga 37,72 persen turut memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Dompu.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menyambut positif capaian tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak meski ruang fiskal pemerintah daerah cukup terbatas.

"Walaupun kemampuan fiskal daerah kita masih terbatas, ekonomi masyarakat tetap mampu bertahan dan bahkan tumbuh. Data yang kami sampaikan bukan sekadar angka administratif, melainkan data resmi dari BPS yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Terkait munculnya anggapan bahwa APBD Dompu berada di ambang kolaps, Bambang Firdaus menilai pandangan tersebut terlalu berlebihan. Ia menegaskan bahwa tekanan fiskal yang terjadi saat ini merupakan dampak kebijakan efisiensi nasional yang dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dalam menggali potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Situasi ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru. Fokus kami adalah memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi yang ada sehingga PAD dapat terus meningkat," pungkasnya. [RP. 01]