Ikwayudin : Kepala Daerah Harus Siap Diuji Demonstrasi, Itu Harga Demokrasi

 

Dompu, Mediaruangpublik.com - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di Kabupaten Dompu kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai demonstrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, sehingga setiap kepala daerah dituntut memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.

Aktivis Dompu, Ikwayudin, S.Sos., yang akrab disapa Dae Boy, menegaskan bahwa jabatan publik bukan hanya menghadirkan kewenangan, tetapi juga konsekuensi untuk menerima kritik, protes, hingga aksi demonstrasi dari masyarakat.

"Menjadi pejabat publik berarti harus siap menghadapi segala risiko demokrasi. Ditahan polisi, digampar preman, bahkan dimarahi kepala daerah, itu bagian dari konsekuensi ketika kita memperjuangkan aspirasi rakyat," ujar Dae Boy saat dikonfirmasi di Taman Kota Dompu, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memandang aksi demonstrasi sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.

"Kalau tidak siap menerima demonstrasi dan kritik, jangan memilih menjadi kepala daerah. Demokrasi memang menuntut pemimpin untuk siap dikritik dan mendengar suara rakyat," tegasnya.

Selain menyoroti dinamika aksi mahasiswa, Dse Boy juga mengangkat persoalan yang dinilainya lebih mendesak, yakni dugaan keterlambatan pencairan hak-hak aparatur sipil negara, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji.

Ia menilai pemerintah daerah harus memberikan kepastian kepada para pegawai karena TPP dan gaji merupakan hak yang telah diatur oleh negara dan tidak boleh terhambat tanpa alasan yang jelas.

"TPP dan gaji bukan hadiah dari pemerintah daerah, melainkan hak pegawai yang dijamin negara. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab penuh agar pencairannya tidak terlambat dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat serta segera memberikan penjelasan terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. 

Menurutnya, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang anti kritik, melainkan yang mampu menerima masukan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi demi kepentingan masyarakat. [RP. 01]