Suryadin Soroti Ketimpangan Pembangunan, PPS Dinilai Jadi Solusi Strategis
Dompu, Mediaruangpublik.com - Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kabupaten Dompu kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Sekretaris KP4S Dompu, Suryadin, S.Pd.I.,SH, menyebut pemekaran wilayah tersebut bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa.
Dalam keterangannya, Senin (7/6/2026), Suryadin menilai Pulau Sumbawa memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk menjadi daerah otonom baru. Berbagai sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata dinilai menjadi modal kuat bagi kemandirian daerah di masa depan.
Menurutnya, Pulau Sumbawa menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang emas dan tembaga berskala internasional hingga komoditas pertanian seperti jagung, bawang merah, bawang putih, padi, dan mente yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Meski demikian, ia menilai potensi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diyakini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pengelolaan sumber daya daerah.
Suryadin juga menyoroti persoalan rentang kendali pemerintahan yang selama ini masih terpusat di Mataram. Kondisi tersebut dinilai membuat akses pelayanan publik dan berbagai program pembangunan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat di Pulau Sumbawa secara efektif.
"Dengan adanya Provinsi Pulau Sumbawa, pelayanan pemerintahan akan lebih dekat kepada masyarakat sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan daerah," ujarnya.
Selain aspek pelayanan, KP4S juga menilai masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa yang membutuhkan perhatian lebih serius. Beberapa di antaranya meliputi kondisi jalan lintas antardaerah, pengembangan fasilitas pelabuhan, hingga peningkatan stabilitas layanan kelistrikan di sejumlah wilayah.
Dalam wawancara dengan awak media di Desa Mbawi, Suryadin menegaskan bahwa keberadaan provinsi baru akan membuka peluang alokasi anggaran yang lebih fokus dan terarah untuk pembangunan kawasan Pulau Sumbawa.
Dengan demikian, berbagai program strategis dapat lebih maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut sekitar 1,7 juta penduduk Pulau Sumbawa berhak memperoleh manfaat pembangunan yang lebih merata melalui kebijakan yang dirancang langsung oleh pemerintah daerah yang memahami karakteristik wilayahnya.
"Sudah saatnya Pulau Sumbawa mengelola potensinya secara mandiri demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Pulau Sumbawa," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Suryadin menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan aspirasi bersama masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan dan masa depan yang lebih baik.
"Provinsi Pulau Sumbawa adalah bagian dari ikhtiar mewujudkan keadilan pembangunan, kemajuan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perjuangan ini harus terus dikawal bersama," pungkasnya. [THR]
Komentar