Bupati Dompu Didesak Mundur, ADI Kepung "DPP Gerindra dan Kemendagri"

 

Jakarta, Mediaruangpublik.com – Tekanan publik memuncak. Aliansi Demokrasi Indonesia (ADI) mengguncang pusat kekuasaan dengan menggelar aksi di depan Kantor DPP Partai Gerindra dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (28/4/2026).

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa datang dengan satu pesan keras: jangan ada kompromi terhadap dugaan skandal yang menyeret Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam orasinya, demonstran menuding adanya pembiaran jika kasus ini tidak segera ditindak. Mereka menilai dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang kepala daerah telah melewati batas urusan privat dan masuk ke ranah krisis moral pejabat publik.

“Kalau ini dibiarkan, publik berhak curiga, ada apa di balik semua ini?” teriak orator Kang Yadu dari atas mobil komando.

ADI melayangkan ultimatum terbuka kepada tiga institusi, DPP Partai Gerindra didesak segera memanggil dan mengadili secara internal Bupati Dompu. Massa bahkan menuntut langkah ekstrem yakni pemecatan sebagai kader jika terbukti mencoreng nama partai.

Kementerian Dalam Negeri diminta tidak berdiam diri. ADI menuntut pemeriksaan hingga opsi pemberhentian dari jabatan kepala daerah, dengan alasan pelanggaran etik dan moralitas yang tidak bisa ditoleransi.

Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Barat juga tak luput dari sorotan. Massa mendesak kepolisian segera memanggil dan memeriksa oknum Polwan yang diduga terlibat, serta menindak tegas tanpa perlindungan institusional.

Bagi ADI, ini bukan sekadar isu personal. Ini adalah soal integritas kekuasaan dan wibawa hukum.

“Pejabat publik harus jadi teladan, bukan sumber skandal. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas massa

Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat, namun nada perlawanan yang dibawa demonstran jelas: publik tidak akan diam sampai ada tindakan nyata. [RP. 45]