Fantastis! Tagihan Listrik Setda Dompu Tembus Rp3 Miliar, Lampaui Daerah Lain di NTB

 

Dompu, mediaruangpublik – Beban anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Dompu tahun 2026 menjadi sorotan tajam. Pasalnya, hanya untuk membayar tagihan listrik, pemerintah daerah harus merogoh kocek hingga Rp3 miliar.

Angka tersebut bukan hanya mencengangkan, tetapi juga menyedot lebih dari separuh anggaran yang dikelola Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Dompu. Dari total pagu Rp5,7 miliar, sekitar 52 persen habis hanya untuk listrik.

Hasil penelusuran menunjukkan, besarnya tagihan listrik ini bahkan melampaui belanja listrik Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tercatat sekitar Rp2,25 miliar pada tahun yang sama. 

Tak berhenti di situ, angka tersebut juga jauh lebih tinggi dibandingkan Setda Kota Mataram, ibu kota Provinsi yang hanya mengalokasikan Rp1,4 miliar.

Ketimpangan ini memicu tanda tanya besar. Sebab, jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Bima, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, hingga Kabupaten Bima, anggaran listrik Setda Dompu tetap berada di posisi paling tinggi.

Investigasi internal media menemukan bahwa pembengkakan tagihan tersebut mencakup berbagai fasilitas, mulai dari kantor pemerintahan, rumah jabatan, hingga fasilitas umum. Namun demikian, rincian pembanding dari daerah lain justru menunjukkan angka yang jauh lebih rasional.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Dompu, Sukarno, mengakui besarnya beban pembayaran listrik tersebut. Ia menyebut, khusus untuk bulan April saja, tagihan yang dibayarkan mencapai Rp231.373.928.

“Pembayaran itu tidak hanya untuk kantor Setda, tapi mencakup Kantor Bupati, kantor para asisten, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Mes Brimob, lampu jalan, taman, RTH, gedung milik Pemda, pelabuhan, pasar, dan fasilitas lainnya,” jelasnya, Senin (13/4).

Meski demikian, besarnya angka tersebut tetap menuai pertanyaan publik. Transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran kini menjadi tuntutan, mengingat lonjakan tagihan listrik ini dinilai tidak sebanding dengan daerah lain di NTB.

Sementara itu, pihak terkait lainnya masih terus diupayakan untuk dimintai keterangan guna memastikan keakuratan serta alasan di balik membengkaknya biaya listrik yang dinilai tidak wajar ini. [*/01]