Anggaran Kesra Dompu Meledak di Tengah Efisiensi, Ada Apa dengan Pengelolaan Dana Publik?

 

Dompu, Mediaruangpublik.com - Di saat pemerintah pusat menggencarkan kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Dompu justru memperlihatkan arah yang berlawanan. Anggaran operasional Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melonjak ekstrem, memantik kecurigaan publik atas tata kelola keuangan daerah.

Data yang dihimpun menunjukkan, pagu anggaran operasional Kesra pada 2025 sebesar Rp1,18 miliar. Setahun berselang, angka itu melejit tajam menjadi Rp4,99 miliar. Kenaikan hampir empat kali lipat ini bukan sekadar janggal, tetapi dinilai sebagai alarm serius yang patut diaudit secara menyeluruh.

Lonjakan ini terasa kontras dengan narasi “efisiensi” yang selama ini digaungkan kepada masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan layanan publik yang kerap dijadikan alasan penghematan, justru muncul pos anggaran yang membengkak secara mencolok tanpa penjelasan terbuka.

Dikutip dari KMBali1.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesra Setda Dompu, Susatyo, belum mampu memberikan keterangan jelas. Saat dikonfirmasi pada Senin (6/4), ia hanya meminta waktu untuk melakukan rapat internal.

“Nantilah, beri saya waktu untuk merapatkan dulu. Insya Allah besok siang saya akan jelaskan,” ujarnya singkat.

Jawaban normatif ini dinilai belum menjawab substansi persoalan. Publik kini menunggu penjelasan konkret, untuk apa lonjakan anggaran tersebut, siapa saja yang menikmati, dan bagaimana mekanisme penggunaannya.

Tak hanya itu, sorotan juga mengarah pada anggaran beasiswa perkuliahan di bawah Kesra yang hingga kini belum transparan. Tidak adanya daftar penerima maupun skema distribusi yang jelas semakin memperkuat dugaan lemahnya akuntabilitas.

Sejumlah kalangan menilai, jika kondisi ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka bukan tidak mungkin praktik pemborosan atau bahkan penyimpangan anggaran terjadi. Oleh karena itu, desakan audit independen hingga keterlibatan aparat penegak hukum mulai menguat.

Media menegaskan akan terus menginvestigasi persoalan ini secara mendalam. Sebab, setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan diselimuti oleh kebijakan yang minim transparansi.

Kasus ini menjadi ujian nyata, apakah komitmen efisiensi hanya sebatas slogan, atau benar-benar dijalankan dengan integritas.[*/83]