Mahasiswa “Kartu Merah” untuk BBF-DJ : Setahun Memimpin, Dompu Dinilai Jalan di Tempat

 

Dompu, Mediaruangpublik.com – Euforia perayaan Hari Jadi Dompu ke-211 tahun 2026 mendadak berubah panas. Di tengah seremoni yang seharusnya penuh kebanggaan, gelombang protes mahasiswa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Dompu justru meledak, menguliti habis satu tahun Kepemimpinan Bupati Bambang Firdaus, SE dan Syirajudin, SH (BBF-DJ). 

Tak ada basa-basi. Dalam orasi yang menggema di depan lokasi upacara, mahasiswa secara terang-terangan melabeli duet BBF-DJ dengan “rapor merah”.

Bagi mereka, satu tahun pemerintahan ini bukan sekadar mengecewakan, tapi mencerminkan kegagalan serius dalam mengurus persoalan mendasar rakyat.

Aksi berlangsung panas. Aparat kepolisian dibuat siaga penuh, membatasi gerak massa agar tidak mengganggu jalannya seremoni resmi di Lapangan Pendopo. 

Namun tensi tak terhindarkan, aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat pecah, memperlihatkan betapa membaranya kekecewaan di lapangan. Situasi sempat di ujung kendali sebelum akhirnya berhasil diredam.

Mahasiswa tak datang tanpa arah. Mereka membawa lima tuntutan keras yang disebut sebagai “alarm bahaya” bagi masa depan Dompu, diantaranya :

Pertama, mereka menuding mandeknya roda birokrasi akibat kosongnya sejumlah jabatan strategis OPD. Mutasi dan rotasi dinilai bukan lagi opsi, melainkan keharusan yang tak bisa ditunda.

Kedua, isu retaknya hubungan Bupati dan Wakil Bupati ikut diseret ke ruang publik. Mahasiswa mendesak klarifikasi terbuka, menilai disharmoni di pucuk pimpinan hanya akan melahirkan pemerintahan yang pincang dan tidak fokus.

Ketiga, sektor infrastruktur disorot tajam. Jalan rusak, minimnya penerangan, hingga krisis air bersih disebut sebagai bukti nyata pemerintah gagal hadir untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Keempat, mahasiswa menuding carut-marut distribusi hasil tani sebagai bentuk pembiaran. Peran Bulog dan gudang jagung dipertanyakan, karena petani dinilai terus berada di posisi paling dirugikan.

Kelima, lemahnya koordinasi pemerintah dengan aparat lapangan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas disebut memperparah kondisi distribusi hasil pertanian yang tak terkendali.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa—ini adalah peringatan terbuka. Mahasiswa menegaskan, jika pemerintah daerah tetap abai dan terus bermain dalam zona nyaman, gelombang perlawanan yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu.

Di tengah sorotan tajam ini, satu pertanyaan menggantung: apakah BBF-DJ masih layak memimpin, atau justru menjadi bagian dari masalah yang kian membebani Dompu? [*/01]