Anggaran Kesra Dompu Meledak? Dari Rp2 Miliar Jadi Rp4,3 Miliar, Pejabat Bungkam Seribu Bahasa

 

Dompu, Mediaruangpublik.com – Aroma tak sedap dari balik meja kekuasaan kembali menyeruak. Misteri pembengkakan anggaran di Bagian Kesra Setda Dompu kini bukan lagi sekadar isu, tapi mulai mengarah pada dugaan skandal yang makin sulit ditutup-tutupi.

Di tengah bungkamnya para pejabat, tim media justru menemukan data baru yang kian menguatkan kecurigaan publik. Dokumen yang masuk ke meja redaksi pada Kamis (9/4) siang mengungkap lonjakan anggaran hibah yang tak masuk akal.

Awalnya, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), anggaran hibah tercatat sebesar Rp2 miliar. Namun, data terbaru justru menunjukkan angka itu melonjak drastis menjadi Rp4,3 miliar. Lonjakan fantastis ini memicu tanda tanya besar: siapa yang bermain, dan untuk kepentingan apa?

Bagian Kesra Setda Dompu yang menjadi pintu pengelolaan dana hibah kini jadi sorotan tajam. Sebab, jika merujuk data resmi, total anggaran yang dikelola instansi ini sepanjang 2026 hanya sekitar Rp4,99 miliar. Rinciannya, Rp1,2 miliar untuk beasiswa dan Rp2,07 miliar untuk belanja hibah.

Namun fakta terbaru justru membalikkan semuanya. Jika angka hibah benar membengkak menjadi Rp4,3 miliar, maka total anggaran yang dikelola Bagian Kesra diperkirakan melonjak hingga hampir Rp7 miliar. Selisih miliaran rupiah ini jelas bukan angka kecil dan publik berhak tahu ke mana alirannya.

Gelombang kecurigaan pun tak terbendung. Masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan tepat sasaran. Narasi “Dompu Maju” kini terdengar sumbang di tengah dugaan pemborosan anggaran yang mencolok.

Lebih jauh, publik juga menyoroti komitmen pemerintah daerah terhadap kebijakan efisiensi yang digaungkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Jika di pusat digencarkan penghematan, mengapa di daerah justru diduga terjadi pembengkakan?

Yang membuat situasi kian panas, para pejabat terkait memilih diam. Tak ada klarifikasi, tak ada transparansi. Sikap ini justru mempertebal dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.

Sorotan juga tertuju pada Sekda Dompu, Chaerul Insan, yang sebelumnya sempat berjanji akan membuka data anggaran ke publik. Namun hingga berita ini diturunkan, janji itu tak lebih dari sekadar wacana. Tak ada penjelasan, tak ada data, hanya keheningan.

Ironisnya, dugaan anggaran jumbo di Bagian Kesra ini justru jauh melampaui alokasi untuk OPD teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dinas Sosial misalnya, hanya mengelola sekitar Rp396 juta, sementara Dinas PMD sekitar Rp1,4 miliar.

Ketimpangan ini menambah daftar pertanyaan: mengapa anggaran yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat justru kalah besar dari pos hibah yang kini sarat dugaan?

Satu hal yang pasti, publik tidak butuh janji, publik butuh jawaban. Jika pemerintah daerah terus memilih diam, maka kecurigaan akan berubah menjadi ketidakpercayaan. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya reputasi, tapi juga legitimasi. [*/83]