HMI MPO Dompu Raya Soroti Lemahnya Pengawasan Harga Gabah, Desak DPRD dan Pemda Bertindak Cepat

 

Dompu, mediaruangpublik.com – Kritik tajam kembali mengemuka dari kalangan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Dompu Raya menilai pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Dompu belum maksimal dalam mengawasi harga gabah serta pengelolaan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Aksi yang digelar di depan Kantor Bupati Dompu, Rabu (1/4/2026), menjadi panggung penyampaian berbagai persoalan krusial yang dinilai terus berulang tanpa solusi nyata. Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa potensi besar sektor pertanian Dompu belum diimbangi dengan kebijakan dan pengawasan yang berpihak pada petani.

Selama setahun terakhir, sejumlah masalah dinilai semakin mencolok. Mulai dari lemahnya kontrol terhadap program pemerintah, distribusi hasil pertanian yang tidak merata, hingga kondisi infrastruktur jalan ekonomi yang rusak dan menghambat aktivitas warga. Situasi ini diperparah dengan dugaan praktik curang oleh sejumlah gudang swasta yang dinilai merugikan petani secara langsung.

Tak hanya itu, peran BULOG juga disorot karena belum optimal dalam menyerap hasil produksi petani. Akibatnya, petani kerap kesulitan memperoleh harga gabah yang layak dan stabil.

HMI MPO Dompu Raya menilai, kondisi ini tidak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan DPRD dan pemerintah daerah. Padahal, kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan berjalan transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak DPRD Dompu untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh program pemerintah daerah. Mereka juga meminta pemerintah dan DPRD segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang-gudang swasta yang diduga melakukan praktik merugikan petani.

Selain itu, HMI MPO menuntut optimalisasi peran BULOG dalam menyerap hasil pertanian masyarakat serta percepatan perbaikan infrastruktur jalan ekonomi guna memperlancar distribusi hasil panen.

Aksi yang berlangsung damai tersebut disebut sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. HMI MPO Cabang Dompu Raya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Gelombang kritik ini menjadi sinyal serius bagi pemerintah daerah dan DPRD Dompu. Respons cepat dan langkah konkret kini dinantikan, di tengah meningkatnya tuntutan publik akan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berkeadilan. [RP. 22]