Kacau Balau! LKPJ Dompu Dipermalukan DPRD, Eksekutif Dinilai Asal Jadi

 

Dompu, mediaruangpublik.com – Polemik draf Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Kabupaten Dompu kian memanas. Setelah dikembalikan oleh DPRD karena dinilai tidak sinkron dan penuh kekacauan, kini sejumlah anggota legislatif secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja pihak eksekutif.

Suharlin, anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal diterima atau ditolaknya dokumen tersebut dalam sidang paripurna. Yang lebih disesalkan, menurutnya, adalah sikap eksekutif yang dinilai tidak serius dalam menyiapkan dokumen penting tersebut.

“Persoalan diterima atau tidak itu nanti di paripurna. Tapi yang kami sesalkan, penyusunan LKPJ ini terkesan asal-asalan. Ini bukan dokumen biasa, ini rapor daerah,” tegasnya kepada awak media, Rabu (15/4).

Ketua Fraksi Matahari Bulan Bintang Pembangunan itu juga menyoroti lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengaku heran dengan banyaknya pejabat berkompeten di instansi strategis seperti Bappeda dan PPKAD, namun hasil yang disajikan justru jauh dari harapan.

“Banyak pejabat pintar, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Saat pembahasan, hanya Sekda yang hadir. Bagaimana mau ada kesepahaman kalau seperti itu?” sindirnya.

Temuan lain yang tak kalah mencengangkan datang dari penelusuran internal media. Draf LKPJ tersebut ternyata tidak disusun oleh Bappeda atau PPKAD sebagaimana lazimnya, melainkan oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem). Ironisnya, posisi Kepala Bagian Tatapem saat ini dalam kondisi kosong, sehingga beban koordinasi disebut-sebut jatuh ke Sekda yang akhirnya kewalahan.

Kritik serupa juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Dompu, Ismul Rahmadin. Ia menilai carut-marutnya penyusunan LKPJ mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.

“Kalau urusan administrasi saja tidak tertib, bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar? Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.

Ismul yang juga dikenal sebagai tokoh muda potensial itu mendorong agar eksekutif segera melakukan pembenahan menyeluruh. Ia berharap LKPJ yang nantinya diajukan kembali ke DPRD sudah disusun secara rinci, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan tajam DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan tata kelola administrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu tidak bisa lagi ditunda. Jika tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah akan semakin tergerus. [*]